Serapan Anggaran untuk Pertumbuhan Ekonomi

Fluktuasi nilai tukar mata uang berpengaruh terhadap setiap transaksi perusahaan ekspor maupun impor. Fluktuasi kurs berdampak pada nilai perusahaan karena dapat berpengaruh pada arus masuk kas yang diterima dari kegiatan ekspor maupun impor.

Saat ini nilai tukar rupiah tergerus sampai Rp14.000 per dolar Amerika Serikat (US$). Ini tentu berdampak psikologis bagi pelaku ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekspor dan impor bermanfaat besar bagi semua pihak, baik pengusaha, masyarakat, atau pemerintah.

Transaksi ekspor adalah transaksi perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam suatu teritorial ke luar wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Bagi perekonomian Indonesia, ekspor dan impor ini merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting.

Dengan situasi perekonomian dunia yang masih belum kondusif saat ini, berbagai usaha dilakukan pemerintah Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan cadangan devisa yang di antaranya adalah meningkatkan transaksi ekspor dan menekan pengeluaran devisa dengan cara membatasi aktivitas impor.

Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi positif. Beberapa negara maju seperti Tiongkok mengalami kemerosotan tajam hingga pertumbuhan ekonominya negatif.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian yang menggambarkan suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Saat ini masuk kuartal III tahun anggaran 2015. Optimalisasi penggunaan anggaran belanja negara ini terkait dengan tugas pokok bidang perbendaharaan negara.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan menyoroti kinerja KementerianKeuangan terkait optimalisasi penggunaan anggaran belanja negara, yaitu rendahnya tingkat penyerapan dana dan tidak meratanya penyerapan atau menumpuknya dana pada akhir tahun.

Implikasi dari rendahnya penyerapan dana adalah berkurangnya fungsi stimulus fiskal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terhadap perekonomian nasional, padahal fungsi APBN terhadap pergerakan sektor riil di Indonesia cukup signifikan.

Pengeluaran kementerian/kembaga negara untuk belanjabarang/jasa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau program-programnya diperlukan untuk stimulan kepada perusahaan dalam berproduksi dan menyerap tenaga kerja.

Menumpuknya penyerapan anggaran negara pada akhir tahun berpotensi memunculkan dampak inflatoir bagi perekonomian nasional.Komitmen yang besar dari pemerintah terkait optimalisasi penggunaan anggaran berbagai permasalahannya mendorong sayamengidentifikasi masalah dan menganalisisnya untuk mendapatkan solusi terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran pemerintah.

Tulisan ini mengambil lokus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugasdan fungsinya, serta mengambil fokus dana nonbelanja pegawai kementrian/lembaga negara.Apa sih yang dimaksud penyerapananggaran?

Mencermati pemberitaan berbagai media massatentang penyerapan anggaran, paling tidak ada dua macam sudut pandang. Pertama,membandingkan anggaran dengan realisasinyasecara sederhana. Anggaran Rp100 juta sampai akhir tahun anggaran terealisasi Rp91 juta berarti tingkat penyerapan anggaran sebesar 91%.

Penyerapan sebesar 91% ini apakah berarti penyerapannya tergolong tinggi, sedang, ataukah rendah? Ini juga belum jelas tolok ukurnya. Menjelang akhir tahun anggaran, instansi pemerintah berusaha menyerap anggaran mendekati 100% agar tidak dinilaipenyerapan anggarannya rendah.

Kedua, proporsionalitas persentase penyerapananggaran. Penyerapan anggaran cenderung menumpuk di akhir tahun. Hal ini dibuktikan dengan kecenderungan persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 75%.

Apakah persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III yang kurang dari 75% berarti penyerapannya tergolong sedang atau rendah? Apakah harus proporsional? Ini juga belum jelas tolok ukurnya.

Bank Dunia menyebut negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, punya permasalahan dalam penyerapan anggaran yang disebut slow back-loaded, penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran dan melonjak memasuki akhir tahun anggaran.

Para pengamat ekonomi menyoroti masalahrendahnya penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran.

Performance based budget lebih menitikberatkanpada kinerja ketimbang penyerapan anggaran. Untukmengukur kinerja suatu kegiatan yang dilihat adalah output dan outcome. Variabel dominanpendorong pertumbuhan dalam kondisi perekonomiankita saat ini adalah faktor konsumsi.

Belanjapemerintah yang merupakan konsumsi pemerintahmenjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi. Kegiatan yang langsung menyentuh kepentinganmasyarakat luas bila realisaisnya semakin maka manfaat serta efek stimulusnya juga makinbesar.

Jika pelaksanaannya mundur ke akhir tahunpadahal seharusnya bisa dilaksanakan lebih awal,yang dirugikan sebenarnya adalah masyarakat karena tertunda menerima manfaat.Kegagalan target penyerapan anggaran memangberakibat hilangnya manfaat belanja karenadana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapatdimanfaatkan. Artinya terjadi iddle money.

Apabilapengalokasian anggaran efisien maka keterbatasansumber negara dapat dioptimalkanuntuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumberpenerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintahmenyusun prioritas kegiatan dan pengalokasiananggaran yang efektif dan efisien.

Ketika penyerapananggaran gagal memenuhi target berartitelah terjadi inefisiensi dan inefektivitas.Jika ingin lebih proporsional dalam menilai penyerapananggaran, perlu dilihat target penyerapan anggaranyang telah disusun, apakah telah sesuaitarget atau tidak.

Ukuran kinerjayang dilihat harus mencakupoutput serta outcome. Penyerapan anggaran yang tinggi tanpaoutput serta outcome yang optimal menunjukkan kinerja yang kurang baik.Pemerintah telah menganggarkan biaya pembangunan dan perawatan jalan setiap tahun yang relatif besar, namun kebutuhan dana yang ideal belum terpenuhi untuk menjaga seluruh aset jalan dalam kondisi mantap.

Indonesia memiliki sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam berbagai bidang usaha. BUMN sebagai entitas usaha harus mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Salah satu faktor yang menentukan adalah kecermatan pengelola membaca perkembangan bisnis.

Perkembangan bisnis tentu tidak terlepas dari perkembangan ekonomi secara makro. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menggambarkan kecenderungan peningkatan belanja masyarakat yang stabil. Keadaan ini mengindikasikan pasar yang kondusif.

Tingkat inflasi dunia diperkirakan masih akan berada di posisi yang rendah karena laju pertumbuhan ekonomi saat ini masih jauh di bawah laju pertumbuhan ekonomi yang potensial (output gap). Kondisi ini mengakibatkan kapasitas produksi berlimpah, tingkat pengangguran tinggi, yang mengakibatkan tingkat pendapatan rendah.

Rendahnya tingkat inflasi dunia juga disebabkan anjloknya harga komoditas dunia. Tingkat inflasi yang rendah jika dibarengi laju pertumbuhan ekonomi yang lambat akan cenderung menggiring bank sentral untuk mengadopsi kebijakan uang longgar.

Kebijakan uang longgar ini diadopsi oleh bank sentral Eropa dan Jepang. Bank sentral di dua kawasan tersebut berusaha memerangi tingkat inflasi yang rendah dengan cara melakukan kebijakan quantitative easing (QE).

Jika tingkat konsumsi di dalam negari masih rendah dan tidak berhasil memerangi tingkat inflasi yang rendah, salah satu cara untuk memerangi tingkat inflasi yang rendah adalah dengan depresiasi mata uang.

Dua alasan utama dibalik anjloknya harga komoditas dunia adalah turunnya permintaan komoditas dari Tiongkok dan teknologi penghasil bahan bakar alternatif pengganti minyak mentah. Hasil produksi ini menambah jumlah pasokan minyak dunia yang saat ini masih didominasi oleh negara-negara penghasil minyak (OPEC).

Menurut estimasi Energy Information Administration (EIA), pangsa pasar produksi minyak OPEC pada 2015 akan menjadi 38,7% atau menurun dari 41,2% yang tercatat pada 2012. Penurunan akibat penambahan pasokan dari produksi bahan bakar alternatif tersebut. Untuk mencegah turunnya harga minyak dunia lebih jauh lagi, pasokan minyak dunia harus dikurangi.

Di Amerika Serikat, penurunan harga minyak diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income). Untuk negara-negara penghasil dan pengekspor minyak seperti Rusia, Norwegia, Irak, Iran, dan Nigeria, dampaknya akan sangat merugikan. Negara-negara tersebut juga memiliki jumlah utang yang besar.

Hasil ekspor minyak menjadi sumber pendapatan utama. Anjloknya harga minyak secara langsung akan mengurangi kemampuan mereka memenuhi kewajiban keuangan.Penurunan harga minyak yang tajam melegakan investor sekaligus membuat investor khawatir.

Investor lega karena penurunan harga minyak dunia yang diikuti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) domestik membantu pemerintah menyehatkan keuangan negara. Kekhawatiran timbul karena penurunan harga minyak dapat menyeret penurunan harga komoditas ekspor Indonesia lainnya seperti batubara dan minyak kelapa sawit (CPO).

Prospek jangka panjang Indonesia tentu masih sangat menarik karena ditopang konsumsi domestik yang kuat dan struktur demografi yang mendukung. Pertanyaan pada tingkat valuasi sekarang adalah apakah asset-aset Indonesia masih menarik?

Transmisi global melalui jalur finansial dapat berjalan secara tidak langsung, yaitu melalui munculnya hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan ekonomi, baik yang bersumber dari perbankan, lembaga keuangan lain maupun pihak-pihak lainnya.

Secara tradisional, sumber pembiayaan ekonomi biasanya berasal dari perbankan, sejalan dengan perannya sebagai lembaga intermediasi. Penyerapan anggaran yang baik dan sesuai rencana akan memengaruhi pencapaian pembangunan nasional.

Sepanjang 2015 ditemui kecenderungan penurunan penyerapan anggaran. Bilakita perhatikan, dalam periode tersebut pada bulan yang sama kecenderungan penyerapan yang semakin rendah. Kecenderungan yang terjadi harus segera diperbaiki agar tidak menghambat pembangunan.

Sebagai tindak lanjut dilakukan kunjungan lapangan untuk memastikan permasalahan yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran di kementerian/lembaga negara dan daerah serta upaya tindak lanjut yang kementerian/lembaganegara dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Tindak lanjut yang diperlukan agar penyerapan anggaran rendah tidak terjadi lagi adalah menyusun disbursement plan dan procurement plan bagi setiap kementerian maupun lembaga negara sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Terkait dengan pemblokiran anggaran akibat data pendukung tidak lengkap, pada masa mendatang data pendukung harus lengkap pada saat penelaahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Untuk mengantisipasiketerbatasan waktu pelaksanaan, persiapan pelaksanaan kegiatan segeradilakukan setelah selesai penelaahan sehingga pada saat DIPA turun kegiatan dapat langsung dilaksanakan.

Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, kementerian maupun lembaga negara dapat melakukan lelang pengadaan barang dan jasa sebelum anggaran turun (sesuai Perpres No. 54/2010).

Terkait lahan, upaya yang harus dilakukan adalah memastikan kejelasan kepemilikan lahan sebelum melaksanakan kegiatan. Dalam memenuhi persyaratan Perpres No. 54/2010 terkait dengan pejabat pengadaan barang dan jasa perlu peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikatdan mengikutsertakan pegawai baru dalam pelatihan.

Untuk mengatasi keterlambatan data dapat dilakukan melalui pengembangan sistem berbasis website dengan biaya murah. Optimalisasi penyerapan anggaran diharapkan mampu memberikan efek positif pada pertumbuhan ekonomi.

Indonesia memang mengalami perlambatan eknomi namun tidak terlalu parah bila dibandingkan negara lainnya, misalnya Tiongkok, yang saat ini kondisi ekonominya sedang terpuruk.

Dengan sinergi dan akselerasi penyerapan anggaran serta didukung skema pemerintah diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Heri Susanto

geri_elex@yahoo.co.id

Dosen Akuntansi di STIE Surakarta