Soloensis

Nah Lho! DPR Tolak Perpanjangan Kontrak Tambang Vale

92edb768-75ff-4f9a-848e-67bca5c21615_169

Jakarta, Indonesia – Komisi VII DPR RI yang mengawasi sektor pertambangan menolak perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang akan berakhir pada Desember 2025 mendatang.

Hal ini menjadi salah satu poin kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Vale Indonesia Tbk, dan Holding BUMN Pertambangan MIND ID terkait perkembangan divestasi saham PT Vale Indonesia, Selasa (29/08/2023).

Pada poin pertama kesimpulan rapat, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI melalui Plt Dirjen Minerba untuk segera melaksanakan hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI sebelumnya pada 13 Juni 2023 terkait PT Vale Indonesia Tbk paling lambat Tahun 2023.

“Komisi VII PR RI menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk selama Menteri ESDM RI belum melaksanakan seluruh hasil kesimpulan rapat kerja tersebut di atas,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Selain itu, Komisi VII DPR RI juga meminta Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut MIND ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 9 September 2023.

Perlu diketahui, pada Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya tanggal 13 Juni 2023, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mendukung Holding BUMN Tambang MIND ID menjadi pengendali saham di PT Vale Indonesia.

Hal tersebut menyusul dengan proses divestasi yang dilakukan PT Vale Indonesia sebagai salah satu syarat perpanjangan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM RI dalam proses divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk agar mendukung MIND ID untuk menjadi saham pengendali guna mendapatkan hak pengendalian operasional dan financial consolidation sebagai bentuk penugasan negara melalui BUMN,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat membacakan kesimpulan pertama Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Selasa (13/6/2023).

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Menteri ESDM mendukung proses akuisisi yang dilakukan MIND ID minimal 51%. Ini dilakukan agar sumber daya dan cadangan serta aset kekayaan PT Vale Indonesia tercatat dalam konsolidasi buku kekayaan negara Indonesia.

“Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk mendukung akuisisi yang dilakukan oleh MIND ID agar sumber daya dan cadangan, serta aset kekayaan PT Vale Indonesia Tbk tercatat dalam konsolidasi buku kekayaan negara Indonesia,” lanjutnya dan disetujui anggota Komisi VII DPR RI.

Pencatatan Aset Harus di Indonesia

Bambang Haryadi juga mendorong agar divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk turut serta memasukkan pencatatan aset perusahaan di Indonesia. Selama ini, pencatatan aset Vale Indonesia dilakukan di Kanada, bukan di Indonesia.

“Ada satu lagi yang penting untuk diketahui masyarakat. Saat ini pencatatan aset Vale itu belum di Indonesia, masih di Kanada. Jadi itu nggak masuk di dalam aset pemerintah Indonesia. Itu yang kami simpulkan juga di rapat, bahwa Vale wajib mencatatkan di bursa Indonesia,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal itu, Bambang mengatakan pihaknya mendorong pemerintah melalui Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID untuk bisa mengambil porsi saham lebih dari yang saat ini sudah ditawarkan sebesar 14% yang kalau ditotalkan, saham kepemilikan MIND ID akan menjadi 34% ditambah dengan porsi saham yang sebelumnya sudah digenggam yakni sebesar 20%.

Selain itu, dia mengatakan bahwa saham Vale yang saat ini tercatat dalam pasar saham di dalam negeri ternyata bukan milik Indonesia.

“Vale ini mengakali bahwa dia sebelumnya sudah melepas ke publik 20%. Jadi seolah-olah kalau dihitung, jadi 34% plus 20%. Dan untuk diketahui, kami sudah lihat di bursa, 20,8% (saham publik) itu mayoritas asing. Jadi publik mana? Bukan publik Indonesia, publik asing,” tambah Bambang.

Holding BUMN Pertambangan MIND ID pun dengan tegas menyatakan perusahaan ingin melakukan konsolidasi dan menjadi pemegang saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, sikap perusahaan tersebut merupakan sesuai amanah dari pemerintah terkait pengambilan divestasi saham di PT Vale Indonesia Tbk.

“Sikap MIND ID terhadap divestasi adalah sesuai amanah yang kami terima dari pemerintah, kami berketetapan melakukan konsolidasi dan menjadi pemegang saham pengendali pada PTVI,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (29/08/2023).

Selain itu, lanjutnya, perusahaan berketetapan menjadi pengendali dalam pengembangan usaha PT Vale Indonesia ke depannya.

“Mengingat, rekam jejak dan track record PTVI yang tidak optimal selama dalam kendali Vale Base Metal,” ucapnya.

“Kami juga berketetapan memastikan investasi di PTVI memiliki tingkat pengembalian yang lebih optimal dengan melakukan pengembangan hilirisasi untuk optimasi ekosistem EV battery,” lanjutnya.

Hendi pun menyebut, pihaknya ingin memastikan pemberian dividen yang lebih konsisten ke depannya. Pasalnya, dalam tiga tahun menjadi pemegang 20% saham di PT Vale Indonesia, MIND ID hanya mendapatkan sekali pembagian dividen.

Selain itu, pihaknya juga akan menghapus perjanjian biaya bantuan teknis dan manajemen dengan Vale Base Metal. Pasalnya, Vale Base Metal bisa mengambil sebagian dari pendapatan atau top line PT Vale Indonesia.

“Dan hoki88 berketetapan memastikan pemberian dividen yang lebih konsisten dan mengeliminasi adanya management assistant fee dan technical assistant fee yang muncul dari management assistant agreement dan technical assistant agreement yang oleh Vale Base Metal diambil dari pendapatan, dari top line,” paparnya. dewa138

 

“Sedangkan pay4d baru dapat dividen sekali dalam tiga tahun. Kami ingin memastikan ini dieliminasi bilamana terjadi divestasi lanjutan ke depan,” tegasnya.

 

Sumber CNBC INDONESIA

    Apakah tulisan ini membantu ?

    Add comment