ichwan prasetyoSilakan Anda cermati headline halaman 1 Solopos edisi Kamis Pon 14 Januari 2016. Headline Solopos edisi hari itu adalah “Jangan Ada Diskriminasi”.
Ini berita tentang rancangan regulasi penerimaan siswa baru di Kabupaten Karanganyar yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2016/2017 mendatang.
Sebagai pembaca saya mengharapkan ada penjelasan gamblang ihwal bagaimana teknis menambah nilai untuk anak-anak pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat di Kabupaten Karanganyar itu.
Dalam berita ini saya hanya mendapatkan gambaran sekilas ihwal penambahan nilai itu, yaitu ketika ada pembanding dari Kota Solo.
Dalam berita dijelaskan di Kota Solo ada pemberlakuan ketentuan anak guru (PNS) yang mendaftar ke sekolahan tempat orang tuanya (guru, PNS) itu bekerja mendapat tambahan nilai 1.
Jadi, misalnya X lulusan SMPN A dengan nilai 35 hendak mendaftarkan diri ke SMA P. Di SMA P itulah ibunda X bekerja sebagai guru. Dengan ketentuan tersebut X mendapat tambahan nilai 1 sehingga nilainya menjadi 36.
Dalam konteks Karanganyar, saya sebagai pembaca tak mendapatkan gambaran konkret ihwal rencana pemberian tambahan nilai untuk anak-anak PNS atau pejabat itu.
Ini kemungkinan terjadi karena reporter tak memahami persoalan, tak menggali secara mendalam konsep “tambahan nilai” yang direncakanan di Karanganyar itu, atau memang tidak mewawancarai narasumber yang kompeten.
Kritik berapi-api dari kalangan masyarakat terkait rencana pemberlakuan kebijakan itu menjadi “tidak sedap” karena rancangan konsepnya yang disebut “diskriminatif” itu tak dijelaskan.
Pelajarannya: reporter wajib membuat persoalan menjadi gamblang dengan data dan narasi agar pembaca tidak kecewa.
Ana Fitria Wismaningrum
Nobelrajendra
beberapa tahun silam anak saya masuk smp, yang akhirnya tidak diterima. saya tanyakan, apakah tidak ada prioritas sebagai anak guru? jawabnya : kok dulu tidak bilang? ya sudah, anak saya sekolahkan ditempat lain yang mau menerima, walaupun teman lain nggak bayar, anak saya tetap bayar spp. saya terima dengan lapang dada